Perdamaian Ekonomi: Menghapus Ide Solusi Dua Negara dan Akhiri Perundingan Kompromi

Gaza – Infopalestina: Ketua partai radikal Israel “Likud” dan PM Israel yang akan datang Benjamin Netanyahu menyangsikan solusi dua-negara Palestina dan Israel. Dalam akidah Talmud yang diimaninya membuatnya yakin betul bahwasanya tidak ada selain Israel. Dia selalu menghindari berbicara tentang sebuah negara Palestina sekaligus mengukuhkan konsep Yahudi bahwa tanah ini adalah tanah mereka dan tidak ada yang lainnya.

Untuk merealisasikan hal itu Netanyahu mulai mengambil sebagian ideologi yang diadopsi pendahulunya Moshe Dayan dalam apa yang dikenal dokumen ekonomi untuk menyelesaikan konflik ekonomi dengan mereka yang disebut Israel dengan “orang-orang moderat” Palestina.

“Perdamaian ekonomi” rencana yang dibawa Netanyahu untuk menggagalkan solusi dua Negara. Inilah yang direspon oleh Amerika Serikat dengan penolakan secara tegas terhadap rencana tersebut.

Menyangsikan Semua Solusi Politik

Para analis politik di Gaza sepakat bahwa penolakan Amerika pada gagasan “ekonomi perdamaian” yang diusulkan ketua partai Likud Benjamin Netanyahu yang ditunjuk membentuk pemerintah baru Zionis Israel adalah penolakan Amerika untuk pembatalan solusi dua-negara guna mengakhiri masalah konflik Arab-Zionis.

Para analis dalam sebuah wawancara yang diterbitkan di harian “Palestina” pada hari Ahad (1/3) menjelaskan bahwa “ekonomi perdamaian” yang diusulkan Netanyahu intinya adalah perbaikan kondisi ekonomi pembangunan proyek-proyek ekonomi mempekerjakan para pekerja Palestina dengan menjauhkan setiap solusi politik atau memberikan hak-hak orang Palestina dan mendirikan negara merdeka buat mereka.

George Mitchell utusan khusus Amerika untuk Timur Tengah yang baru mengatakan sebelum meninggalkan Amerika Serikat menuju entitas Zionis Israel untuk bertemu dengan para pemimpin Yahudi “Ada kebutuhan mendesak untuk adanya sebuah rute politik di Timur Tengah.” Dia menyatakan bahwa ekonomi perdamaian tidak akan dapat diterima oleh pemerintah AS. Dia menambahkan “Usulan dari orang yang diprediksi menjadi perdana meneri Israel yang akan datang – merujuk kepada Netanyahu – seputar ekonomi perdamaian tidak akan dapat diterima oleh pemerintah Amerika.”

Israel tidak mengakui hak-hak Palestina

Dalam pada itu Dr. Atef Adwan anggota Dewan Legislatif Palestina yang juga analis politik berpendpat ahwa pemerintah Amerika belum menentukan kebijakan yang jelas terhadap kawasan dan persoalan Palestina. Amerika menolak bila Netanyahu atau yang lainnya menetapkan atau menentukan agenda atau rute kebijakan Amerika dan proyek-proyek yang sebelumnya diadopsi terhadap kawasan dan persoalan Palestina.

Adwan menjelaskan bahwa konsep “ekonomi perdamaian” yang diusulkan dari pihak penjajah Zionis Israel “adalah dalam rangka untuk menjauhkan solusi politik termasuk di dalamnya solusi dua-negara hal yang diserukan dan dilakukan Amerika untuk itu. Dia menambahkan bahwa usulan solusi ekonomi adalah sinyal penting bahwa Israel tidak menginginkan sebuah solusi politik dengan Palestina. Israel tidak mengakui hak-hak politik mereka dan pendirian negara Palestina merdeka.”

Penghancuran Kesempatan Pendirian Negara Palestina

Sementara itu Dr. Ala Abu Amer seorang analis politik mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Amerika Barack Obama berbeda pemerintah sebelumnya dari partai Republik George W. Bush dalam mengelola masalah Palestina dan daerah secara umum. Dia menyatakan bahwa perbedaan ini tidak mempengaruhi garis politik yang didirikan bagi pemerintah Amerika berikutnya dan berkaitan dengan jaminan perlindungan keamanan dan keberadaan Israel.

Abu Amer berpendapat bahwa pernyataan Mitchell adalah untuk melindungi visi khusus Amerika tentang “solusi dua-negara” sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Dia menjelaskan bahwa rencana perdamaian ekonomi yang diusulkan tokoh berhalian kanan Israel ini “berarti penghancuran semua kesempatan atau solusi politik yang memberikan hak-hak politik kepada Palestina dan pendirian Negara mereka yang merdeka.” Dia menjelaskan bahwa konsep “ekonomi perdamaian” ini berarti untuk meningkatkan kondisi ekonomi penduduk Palestina penyerapan tenaga kerja pembangunan proyek-proyek besar ekonomi dengan menjauhkan setiap solusi atau hak-hak politik Palestina termasuk di dalamnya pendirian negara Palestina yang merdeka. (seto)