Jerusalem – Infopalestina: Menteri Perhubungan Israel dan salah satu kutub Partai Kadima yang berkuasan di Israel menyerukan dimulai pelaksanaan siasat pembunuhan terencana baru terhadap para pemimpin Gerakan Perlawanan Islam Hamas yang menurut Mofaz entitas negaranya telah kehilangan kemampuan daya preventif terhadap Hamas dalam tahun-tahun terakhir.
Hal tersebut disampaikan Mofaz dalam wawancara dengan harian Israel Yedeot Aharonot. Dia mengatakan “Harus dihentikan berbicara dan mulai melaksanakan siasat operasi pembunuhan individu terhadap para pemimpin Hamas serta harus disiapkan rencana dan segera diajukan ke pemerintah (Israel).” Dia menambahkan “Pemerintah (Israel) harus memutuskan memulai perang melawan Hamas dan melakukan operasi pembunuhan terhadap pemimpinnya untuk mengatasi masalah ini.”
Mofaz melihat bahwa aksi-aksi pembersihan yang harus dilakukan otoritas Israel “harus mencakup semua pemimpin organisasi Palestina di Jalur Gaza.” Dia mengingatkan bahwa berlarut-larutnya kondisi seperti saat ini akan “berdampat pada hilangnya kemampuan daya preventif Israel terhadap gerakan Hamas dan organisasi-organisasi lainnya.”
Disebutkan bahwa ketika Mofaz menjadi kepala staf militer Israel dan setelah itu menjadi menteri pertahanan (perang) di pemerintahan Ariel Sharon militer Israel telah melakukan aksi pembunuhan paling banyak yang terfokus pada para pemimpin Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Mofaz menegaskan bahwa dirinya saat ini tidak mendukung militer Israel melakukan pendudukan atas Jalur Gaza. Namun dia menegakan bahwa Negara Israel saat ini harus membuat rencana lengkap dan menyeluruh untuk menghabisi para pemimpin gerakan Hamas di Jalur Gaza. Dia menyerukan dewan kabinet yang membidangi keamanan dan politik untuk melakukan pertemuan segera untuk mendorong dinas keamanan Israel membuat rencana pembunuhan secara massif dan segeral dilaksanakan tanpa penundaan demikian ungkapnya.
Mofaz melanjutkan selama 18 bulan terakhir ini kekuatan daya preventif Israel terhadap perlawanan Palestina mengalami kemunduran. Yakni sejak Ketua Partai Buruh Israel Ehud Barrack menjabat sebagai menteri pertahanan di pemerintahan PM Ehud Olmert. Dia mengatakan “Yang memutuskan kebijakan Israel adalah pemerintah Negara Israel dan bukan organisasi teroris Hamas.”
Sementara itu Menteri Keamanan Dalam Negeri Israel (direktur Shabak) Evi Dikhter menyerukan agar Israel melancarkan aksi militer secara meluas di Jalur Gaza. Dalam pernyataan yang dikutip radio Israel Dikhter menganggap pelaksanaan aksi semacam ini (yakni aksi militer meluas di Jalur Gaza) sudah semestinya mengembalikan kekuatan teror Israel.
Dikhter melihat bahwa langkah-langkah yang dilakukan Israel seperti menghentikan pasokan listrik ke Jalur Gaza tidak akan menghentikan aksi-aksi serangan roket Palestina ke Israel.
Senada dengan Dkhter penulis Israel Ishak Belle di harian Israel Ma’arev edisi 15 November 2008 menyatakan bahwa puluhan roket Palestina yang ditembakkan dari Jalur Gaza ke sejumlah daerah sekitar Jalur Gaza sejak pekan kemarin kembali menorehkan jadwal proyek pertempuran Israel. Respon Israel tidak cukup hanya dengan menutup perlintasan untuk sementara waktu. Karena cara ini jelas dinilai tidak akan membuahkan hasil. Tapi harus dengan serangan yang lebih dahsyat ke sumber-sumber serangan al Qassam. Apalagi menurutnya Israel memiliki kekuatan 1000 kali lebih kuat dibanding kekuatan musuh-musuhnya (Palestina).
Dia menilai sudah tiba masanya untuk menggunakan cara seperti ini sebagai dasar proyek untuk menggempur Gaza dan pemerintahan Hamas di sana. Terutama jika ternyata fakta lapangan menunjukan gencatan senjata akan gugur dalam waktu yang tidak lama lagi. Karena penutupan sejumlah perlintasan sebagai sanksi dipastikan akan gagal. Sebagian besar penduduk Gaza sudah terbiasa dengan kekurangan. Mereka mampu bertahan dalam kesempitan. Krisis ekonomi tidak akan mampu mendorong mereka untuk menghentikan tembakan al Qassam. (seto)
