Alkhalij (Emirat) – Infopalestina: Kantor penasehat hukum pemerintah Israel Menachem Mazoz sedang melakukan penyelidikan kemungkinan Menteri Perhubungan Israel Shaul Mofaz mengeluarkan instruksi yang bica menjadi semacam “kejahatan perang” terhadap orang-orang Palestina yang terjadi 7 tahun lalu saat Mofaz menjabat sebagai kepala staf angkaran bersenjata Israel. Sejumlah informasi mengisyaratkan adanya instruksi yang dikeluarkan untuk membunuh 70 orang Palestina dalam setiap hari di Tepi Barat.
Wartawan Ha’aretz Akiva Eldar dalam laporan pekanannya menyebutkan bahwa kantor Mazoz beberapa hari ini telah mendapatkan kabar dari pakar hukum Israel Prof. David Cremenster dari Hebrew University di Jerusalem bahwa “pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan kantor kita” sedang melakukan penyelidikan ini.
Cremenster menyisyaratkan pada pertemuan yang diadakan Mofaz pada 6 Mei 2001 dengan kelompok perwira “kontingen Yahuda dan Samira” di militer yang bertugas di Tepi Barat. Dia meminta pasukan yang mereka pimpin membunuh 70 Palestina setiap harinya di seluruh wilayah Tepi Barat.
Dalam suratnya Cremenster mendasarkan pada tiga laporan berita yang ditulis wartawan Amir Oren kala itu di harian Ha’aretz.
Terkait masalah ini Akiva Eldar menyebutkan Uvar Shelih dan Rafif Drokar dalam sebuah makalah yang ditulis berdua dengan judul “Tipu Muslihat” yang diterbitkan tahun 2005 menyebutkan dalam sebuah pertemuan di Gavat Hethamushet Jenderal Movaz memerintahkan hal tersebut. Pernyataan ini disertai sejumlah bukti dan rekaman pembicaraan Movaz ketika itu. Tetapi saat dikomfirmasikan salah seorang komandan militer Israel membantah hal tersebut dan meralatnya. Yang diinginkan Movaz hanya membunuh 10 Palestina tiap harinya di tujuh wilayah di Tepi Barat ungkapnya.
Harian Israel tersebut menambahkan jika pemerintah Israel tidak mengungkap kejahatan ini maka Movaz akan diajukan ke mahkamah internasional untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya. Sebelum ia mencalonkan menjadi perdana menteri Israel seharusnya masalah ini sudah tuntas.
Masih dalam kaitan ini pengadilan tinggi Spanyol mengeluarkan intruksi agar para pemimpin politik dan militer Zionis ditangkap terkait kejahatan mereka yang telah membunuh Shalah Syahadah di Jalur Gaza. Akibat tindakan Spanyol ini pemerintah Israel mengeluarkan warning bagi warganya yang mengunjungi negeri tersebut khawatir ditangkap.
Tuntutan ke Pengadilan Spanyol
Akhir Juli lalu The Palestinian Center for Human Rights (PCHR) mengajukan gugatan kejahatan perang terhadap sejumlah pejabat Israel ke National Criminal Court of Spain. Pengadilan Kriminal Spanyol setuju untuk mempertimbangkan gugatan itu dan melakukan penyelidikan lebih mendalam yang kemungkinan akan mengarah pada pengajuan tuntutan secara resmi terhadap para pejabat Israel itu.
Para pejabat Israel yang diajukan ke pengadilan kejahatan perang tersebut antara lain mantan Menteri Pertahanan Benjamin Ben-Eliezer mantan penasehat militernya Michael Herzog mantan Kepala Staff Angkatan Bersenjata Israel Moshe Yaalon dan mantan Komandan Angkatan Udara Israel Dan Hallutz.
Para mantan pejabat Israel itu ikut berperan dalam insiden berdarah al-Daraj yang terjadi pada 22 Juli 2002. Peristiwa itu terjadi sebagai rangkaian dari upaya rezim Zionis untuk membunuh Salah Shahadah komandan umum Brigade al Qassam. Israel menggunakan sebuah pesawat tempur dan menjatuhkan bom seberat satu ton ke wilayah al-Daraj di Gaza untuk membunuh Shahadah. Pemboman itu menyebabkan 15 warga Palestina merenggang nyawa termasuk delapan anak-anak dan tiga perempuan serta lebih dari 150 orang lainnya luka-luka.
Serangan bom Israel itu menuai kecaman dari dunia internasional. Tindakan Israel menggunakan pesawat tempur dan menjatuhkan bom seberat satu ton dinilai tidak proporsional. Sementara militer Israel malah mengatakan bahwa misi itu sukses karena berhasil mencapai target dan membunuh orang-orang yang diinginkannya dengan akurat.
PCHR ingin memperjuangkan keadilan dan melihat bagaimana tanggun jawab moral para pejabat Israel yang memberi restu atas serangan bom itu terhadap para keluarga korban serta para pelakunya harus menerima konsekuensi yang pahit atas perbuatannya.
Selain Pengadilan Kriminal di Spanyol Pengadilan di Inggris Swiss Belanda dan Selandia Baru sudah lebih dulu menerima pengajuan gugatan terhadap kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang dilakukan militer Israel. Jika warga Palestina memenangkan kasusnya di pengadilan Spanyol seperti juga di pengadilan-pengadilan lainnya maka para pejabat Israel yang namanya tercantum dalam daftar gugatan akan ditangkap jika memasuki wilayah negara bersangkutan. (seto)
