Gaza – infopalestina -Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) Palestina di kabinet pimpinan PM Ismail Haneya mengumumkan bahwa pihaknya menyediakan 5.122 pegawai untuk bekerja kembali pada posnya masing-masing yang sempat terhenti selama masa akhir November 2007 hinga akhir Maret 2008 lalu. Penyediaan lapangan kerja ini disampaikan walaupun banyak kendala yang dihadapi oleh Depnaker akibat blokade yang diterapkan atas Jalur Gaza dan kurangnya sumber serta fasilitas materi yang memadai.
Dalam laporan Depnaker yang foto kopiannya diterima oleh koresponden infopalestina di Gaza Selasa (6/5) menyebutkan bahwa pihaknya bisa tegar dalam menghadapi blokade. Depnaker Palestina juga berusaha keras bekerjasama dengan beberapa pihak di kabinet Haneya untuk mempersembahkan bantuan yang berkaitan dengan peluang kerja bagi penduduk Palestina yang tengah menghadapi aksi tekanan dari luar. Departemen ini mengisyaratkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai program untuk menghadapi persoalan pengangguran menyediakan kesempatan kerja bagi pegawai yang nganggur dan para lulusan pendidikan. Padahal tahun 2007 banyak terjadi perubahan dan perkembangan politik yang cepat yang berpengaruh besar pada sektor kehidupan termasuk departemen milik pemerintah.
Menghadapi Krisis
Laporan tersebut mengisyaratkan bahwa persoalan pengangguran merupakan persoalan yang kritis pada lima tahun terakhir ini. Tercatat di tahun 2008 kenaikan angka pengangguran mencapai 42% dan angka kemiskinan mencapai 74%. Dalam laporan tersebut diungkapkan bahwa pihak Depnaker segera menghadapi krisis ini dengan menjalankan program darurat dan sifatnya bantuan serta memberikan bantuan tunai sebesar US$ 100 kepada setiap pegawai selama beberapa fase. Total jumlah pegawai yang menerima bantuan tunai ini sebanyak 128 ribu orang.
Di sisi lain Depnaker Palestina juga melakukan program ‘operasi sementara’ yang dilakukan setelah memotong 5% dari gaji pegawai yang mereka terima dari pemerintahan pimpinan Haneya sebagai ganti dari sistem bantuan tunai cepat. Langkah ini ditempuh dengan tujuan mempekerjakan pegawai yang terputus dari pekerjaan dan para lulusan pendidikan. Juga bertujuan untuk merubah praktek bantuan dan menciptakan pengembangan secara riil bukan sekedar memberikan bantuan finansial semata.
Dengan program semacam ini ada duaribu orang yang bisa memanfaatkan program ini setiap bulannya melalui kapasitas mereka di departemen dan lembaga-lembaga pemerintahan.
Laporan itu mengatakan bahwa ada 5.122 pegawai yang bisa memanfaatkan program ini hingga tanggal 30/3/2008 dan dipilih orang-orang yang kapabel sesuai dengan kriteria dan kebutuhan departemen. Depnaker juga berupaya memulai program ‘dukungan kepada proyek-proyek kecil’ dengan memberikan dana talangan antara US$ 1.000 hingga US$ 10.000 bekerjasama dengan Departemen Sosial (Depsos) Palestina. Melalui direktorat tenaga kerja Depnaker memasukkan pegawai lulusan lembaga pendidikan dalam program bursa kerja dan memonitornya.
Pelaksanaan Program
Laporan di atas juga menyebutkan bahwa direktorat pelatihan profesi melakukan sejumlah program latihan dengan tujuan menambah angka pekerja melalui pelatihan terhadap sekitar 488 peserta latihan baik laki-laki maupun wanita pada tahun 2007 lalu. Peserta pelatihan dibagi menjadi empat pusat latihan profesi di propinsi bagian selatan pada semua sektor keahlian profesi. Sehingga mereka siap dengan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Ditambah lagi dengan tetap melanjutkan training-training singkat di bidang kemudi atau sopir (mobil umum mobil pengangkut barang dan traktor) dimana pada tahun 2007 sudah ada 131siswa yang lulus dalam training ini. Menurut laporan telah tercatat per tanggal 30/3/2008 jumlah siswa yang lulus dalam training singkat ini ada 39 siswa. Tidak ketinggalan pula mengikutsertakan para lulusan dalam training singkat tentang komputer dan sudah ada sekitar 320 siswa dan siswi yang lulus dalam training komputer ini.
Banyak Rintangan dan Halangan Tapi…..
Seputar adanya berbagai halangan dan rintangan yang dihadapi oleh Depnaker dalam menjalankan programnya laporan itu menjelaskan bahwa rintangan dan halangan itu berupa tidak adanya anggaran dan lemahnya kapasitas keuangan pemerintah Palestina pada umumnya dan khususnya pada Depnaker. Hal ini menyebabkan pengembangan kantor-kantor kerja dan operasional menjadi terhambat. Dan juga menyebabkan kemampuan para pegawai menjadi lamban dalam memenuhi tuntutan di kantor-kantor operasional di berbagai wilayah. (AMRais)
