Israel Pelajari Penggunaan Pasukan Internasional di Gaza setelah Hamas Jatuh

Infopalestina: Harian terkemuda Israel Ha’aretz menyebutkan pemerintah Zionis Israel tengah mempelajari ide penempatan pasukan internasional di Jalur Gaza. Namun ide tersebut menurut pendapat para pejabat keamanan Israel tidak mungkin diterapkan kecuali dalam dua kondisi. Yaitu apabila pasukan Israel melakukan pendudukan Jalur Gaza atau terjadi pemberontakan terhadap pemerintahan Hamas sehingga memungkinkan otoritas Palestina yang dipimpinan Mahmud Abbas bisa kembali ke Jalur Gaza.

Menurut Ha’arets sebuah tim yang dibentuk pemerintah Israel telah mulai mempelajari ide ini sejak beberapa minggu beberapa pertemuan telah dilakukan khusus untuk membahas masalah ini. Tim ini terdiri dari sejumlah departemen dan dikordinasi oleh bagian perencanaan di komando umum militer.

Menurut sumber keamanan Israel pada hari-hari ini tim terebut tengah mempelajari sejumlah model mengenai pasukan internasional yang ada di kawasan timur tengah. Dan difokuskan pada kajian terhadap persoalan yang sesuai dengan pasukan internasional yang ditempatkan di Libanon Selatan UNIFEL (United Nations Interim Force in Lebanon).

Dari sisi lain tim ini juga membahas sekiranya model pasukan seperti UNIFIL cocok untuk kebutuhan keamanan Israel di Jalur Gaza. Atau perlu meminta perluasan kewenangan bagi pasukan internasional yang bisa jadi berjaga di Jalur Gaza dari level politik di pemerintah Israel. Tim juga meneliti apakah penjagaan pasukan internasional di Jalur Gaza bisa menjadi Israel untuk bebas bergerak di Jalur Gaza kapanpun Israel mau.

Menurut prediksi keamanan Israel pada saat sekarang ini tidak akan tak satu negara pun dari negara-negara Barat yang menyetujui pengiriman pasukan ke Jalur Gaza. Kerena gerakan Hamas masih menguasai semua urusan di Jalur Gaza. Hal ini hanya bisa berubah dalam dua kondisi. Pertama aksi mi Israel untuk menduduki Jalur Gaza atau mendorong orang-orang Palestina di Jalur Gaza untuk melawan gerakan Hamas di Jalur Gaza dan mengusirnya dari pentas politik Palestina.

Penambahan Pasukan Mesir

Sumber-sumber Israel mengatakan bahwa Tel Aviv tengah mempelajari sungguh-sungguh pemintaan Kairo untuk menambah jumlah pasukan Mesir yang ditempatkan di sepanjang perbatasan antara Mesir dan Jalur Gaza khususnya setelah meningkatnya kekhawatiran pemanfaatan perbatasan yang “terbuka sebagian” antara Jalur Gaza dan Mesir untuk masuk ke Israel melalui Sinai untuk melaksanakan aksi-aksi di wilayah selatan Israel (Palestina terjajah 1948).

Menurut harian terkemuka Israel Ha’aretz Menlu Israel Tzevi Lepni dalam sidang khusus di kantor PM Ehud Olmert telah mengajukan rekomendasi agar menyetujui permintaan Mesir untuk menambah jumlah pasukan di perbatasan. Mesir sendiri ingin menambah jumlah pasukan yang disebar antara Laut Tengah di utara dan Thaba di selatan demi menangkal aksi-aksi penyelundupan senjata dari 750 personel menjadi 150 personel.

Meskipun ada persetujuan dari departemen luar negeri namun departemen pertahanan dan dinas keamanan Israel menentang permintaan ini dan menilai bahwa penambahan pasukan Mesir akan mengancam keamanan entitas Zionis Israel. Dinas keamanan Israel melihat hal ini sebagai preseden bagi peristiwa-peristiwa perubahan dalam atase keamanan untuk kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Namun departemen luar negeri Israel melihat bahwa penambahan pasukan ini sama sekali tidak melanggar kesepakatan. Bahkan menyiapkan argumentasi hukum yang akan digunakan untuk melawan penentangan dari depertemen pertahanan.

Sikap departemen luar negeri Israel ini merupakan perubahan penting karena selama ini selalu menentang penambahan pasukan Mesir meski ada permintaan terus dari pihak Mesir dan Amerika. Dengan alasan bahwa pasukan yang ada saat ini masih mampu menghadapi aksi-aksi penyelundupan dari dan ke Jalur Gaza. Belakangan Lepni mengatakan dalam sidang tertutup “Salah satu syarat perubahan kesepakatan damai (perbatasan) akan terjadi dengan munculnya kesungguhan dari pihak Mesir.”

Pembangunan Tembok Perbatasan

Radio publik Israel menyebutkan ada kesepakatan di kalangan pejabat Israel akan wajibnya pembangunan tembok sepanjang perbatasan dengan Mesir (240 km) karena mudah diterobos dan orang-orang bersenjata dari Jalur Gaza maupun Sinai mungkin memanfaatkannya untuk melaksanakan aksi-aksi atau peledakan di wilayah selatan Israel. Menteri Infrastruktur Israel Benyamin Bin Eliager mengatakan pembangunan tembok tersebut harus menjadi proyek nasional yang paling utama. Seyogiyanya pemerintah menyetujui pendiriannya dan bisa berakhir dalam tahun ini.

Eliager menambahkan “Jalan cepat antara Jalur Gaza dan Mesir memberi peluang kepada pelaku aksi berani mati (fedayen) melaksanakan aksi-aksi dan kembali ke pangkalan mereka dengan selamat.” Dia mengatakan “Siapapun mungkin bisa menyusup ke tanah kita dari Sinai. Karena pintu terbuka bagi para fedayen.” Dia menambahkan “Kita harus mengkaji sebagai proyek nasional pembangunan pembatas sepanjang perbatasan selama setahun dengan pihak Mesir.”

Sumber politik tingkat tinggi Israel mengatakan penambahan pasukan Mesir tidak akan mengancam Israel. Ini adalah bentuk respon darurat terhadap kondisi yang berubah-ubah di perbatasan. Menurut sumber ini negara yang sungguh-sungguh harus melakukan perimbangan sepanjang waktu dari hal yang lebih buruk. Pejabat Israel lain mengatakan penambahan personel keamanan Mesir harus dalam rangka kompromi menyeluruh bagi masalah perbatasan antara Mesir dan Jalur Gaza dengan syarat kompromi ini bisa menghentikan penyelundupan senjata dan melintasnya orang-orang bersnjata tanpa pengawasan. Pejabat Israel ini menambahkan di pihak lain Israel harus berfikir mengenai pembangunan tembok keamanan sepanjang perbatasan dengan Mesir yang panjangnya 240 km mulai dari selatan Jalur Gaza hingga kawasan wisata laut Eilat di pantai Laut Merah.

Menteri Keamanan Dalam Negeri Israel Evi Dichter melihat bahwa persoalan perbatasan antara Israel dan Mesir adalah persoalan klasik. Dia mengisyaratkan bahwa pada akhirnya di sana akan ada tembok keamanan. Hanya saja seyogiyanya ini harus diambil keputusan: apakah prioritasnya menutup celah-celah (pada tembok pemisah) di kawasan Hebron atau menyempurnakan pembangunan tembok pemisah di sekeliling al Quds (Jerusalem) atau pembangunan pagar keamanan di sepanjang perbatasan dengan Mesir. Dichter melihat bahwa problem ini sulit dan bahwa negera Israel tidak bisa melakukan segala sesuatu dalam satu gebrakan ungkapnya. (seto)