Al-Quds – Infopalestina: Kekhawatiran keseimbangan demografi antara warga Palestina dan Yahudi menjadi pemicu politikus pembuat kebijakan pejabat urusan eksodus Yahudi di Israel. Nyatanya dengan menurunnya eksodus Yahudi dunia ke wilayah Palestina semakin tingginya perbedaan antara rata-rata kelahiran warga Palestina dibanding warga Israel. Masalah ini lah yang kemudian menjadi salah satu penentu kebijakan politik Israel dalam dan luar negerinya.
Dinas Eksodus dan Penampungan Israel belakangan mengungkap penurunan eksodus Yahudi ke Palestina di tahun 2007 menjadi tahun paling rendah tingkat eksodus sejak 20 tahun terakhir. Di tahun ini hanya ada 19.700 warga Yahudi yang eksodus. Inilah yang kemudian memaksa pemerintah penjajah Israel melakukan sejumlah solusi merekontruksi perangkat warga.
Aksi keluar
Dalam hal ini Dinas Eksodus di pemerintah penjajah Israel melakukan program di tahun 2008 untuk memanggil kembali 15.000 yahudi dari luar Israel ditambah 20.000 eksodus baru Yahudi.
Program ini didukung oleh pucuk pimpinan Israel Ehud Olmert yang belakangan menyerukan eksodus Yahudi ke wilayah Palestina jajahan 1948 dan berjanji akan menyedikan fasilitas materi yang menggiurkan dan kehidupan yang lebih baik “Kemarilah bergabung dengan kami di sini karena ia lebih baik untuk hidup” seru Olmert.
Sejak selesainya eksodus besar-besaran di tahun 2002 sebanyak sekitar 1 juta Yahudi Rusia ke Israel dalam dalam satu dekake jumlah eksodus Yahudi menurun drastis.
Untuk pembenaran penurunan ini kepala Biro Yahudi yang bertugas dalam masalah ini Zaiv Belsky menyatakan hal itu dikarenakan masalah keamanan. Disamping karena membaiknya kondisi ekonomi Rusia.
Proyek undang-undang cabut kewarganegaraan
Di level internal keresahan Israel semakin kentara. Ehud Olmert mengadopsi rekomendasi Komisi resmi agar mempercepat yahusasi 300.000 eksodus Yahudi yang tidak diakui oleh lembaga agama untuk menjamin prosentase Yahudi di wilayah Palestina jajahan 1948. Yahudi yang tidak diakui itu berasal dari Uni Soviet.
Para pendeta Yahudi belakangan memang tidak menganggap lebih dari 50% eksodus Yahudi dari Uni Soviet sebagai warga Yahudi.
Parlemen Israel Knesset kini merangcang undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Menteri keamanan untuk menarik kewarganegaraan yahudi yang kurang loyal terhadap negara.
Namun wakil Arab di Knesset Muhammad Barkah menilai bahwa proyek itu membidik publik Palestina di wilayah jajahan tahun 1948 yang tidak eksodus ke Israel untuk memperoleh kewarganegaraan mereka.
Di wilayah Palestina jajahan 1948 hidup sekitar 12 juta warga Palestina atau 20% dari total warga Yahudi di Israel.
Namun tingkat kelahiran Israel hanya 12% setiap tahun dibanding tingkat kelahiran Palestina yang 394% setiap tahunnya berdasarkan statistik harian Times Inggris.
Data-data berbahaya bagi Yahudisasi Israel
Namun yang paling berbahaya di mata pengamat politik adalah upaya Israel dalam konferensi Annapolis agar Otoritas Palestina mengakui “Israel sebagai negara Yahudi” dan itu ditegaskan oleh pidato Olmert dan presiden Amerika Serikat George W. Bush sebagai syarat dilanjutkannya rute perundingan mendatang.
Kesimpulan dari upaya ini berbahaya karena alasan berikut:
-
Menggagalkan hak kembali pengungsi Palestina ke kampung halaman mereka dan harta benda yang mereka tinggalkan di wilayah jajahan tahun 1948 yang ditetapkan resolusi PBB 194. Jika Israel sebagai negara Yahudi maka wilayah yang dikuasai Israel itu hanya untuk yahudi saja.
-
Rencana penerapan “tranfer” untuk mengusir warga Palestina di tahun 1948 dalam waktu mendatang ke Jalur Gaza atau Tepi Barat untuk menjamin warga Yahudi warga negara Israel.
-
Mengaktifkan kembali proses eksodus ke Israel sebab persetujuan negara Israel untuk yahudi saja di wilayah jajahan tahun 1948 akan mendorong semua pengikut agama Yahudi akan beramai-ramai ke negara tersebut. (bn-bsyr)
