Infopalestina: Dua orang pakar militer Israel di harian Yedeot Aharonot Nahum Barnea and Shimon Shiffer dalam artikel pekanan yang ditulis bersama Kamis (13/09) menyebutkan ada “lima belenggu” yang merantai tangan pemerintah Israel untuk menyetujui aksi militer secara meluas di Jalur Gaza yang target utamanya adalah Rafah serta mendorong dilakukannya aksi tersebut sejak beberapa lama dan dengan kekuatan Komandan Wilayah Selatan Mayor Jenderal Yo’ef Galint “dan semua pihak di Israel menyetujui pentingnya melakukan aksi tersebut namun perbedaan terjadi hanya pada penetapan waktunya saja.”
Point utama yang membelenggu pemerintah Israel sehingga harus menunda aksi militer di Jalur Gaza adalah adanya kekhawatiran yang belum dipecahkan akan kemungkinan meletusnya pertempuran militer dengan Suriah. Yang kedua berkaitan dengan konferensi internasional yang sedianya dilaksanakan pada musim gugur mendatang di Washington. Dalam pandangan kedua pakar militer Israel tersebut aksi militer di Jalur Gaza akan mengaborsi mentah-mentah pelaksanaan konferensi tersebut. “Di samping aksi itu juga akan menumpuk kesulitan di hadapan Mahmud Abbas dalam meneguhkan kekuasaannya ketika support terhadap posisinya merupakan tujuan sentral dalam kebijakan politik Olmert.” Di tambah lagi bahwa aksi militer ini juga akan menghancurkan upaya-upaya yang dilakukan wakil tim kuartet internasional Tony Blair untuk menciptakan cakrawala ekonomi baru bagi penduduk Palestina di Tepi Barat.
Point yang ketiga adalah berkaitan dengan Mesir yang dituduh oleh Israel dan Amerika Serikat tidak melakukan upaya yang semestinya untuk menghentikan penyelundupan senjata dari Sinai ke Jalur Gaza. Yang keempat adalah masalah kota Sedirot yang masih menjadi perhitungan oleh para pembuat keputusan politik di Israel. Mereka memprediksi orang-orang Palestina akan melakukan reaksi atas agresi militer Israel dengan melancarkan serangan secara massif (ke wilayah tersebut). Yang kelima berkaitan dengan “sejauh mana efektifitas aksi ini dan hari berikutnya”. Selain kebutuhan akan perekrutan militer cadangan dan kemungkinan keterlibatan militer dalam aksi menyeluruh di Jalur Gaza yang tidak diketahui oleh siapapun bagaimana kemungkinan berakhir.
Dua pakar militer Israel ini menambahkan bahwa para pendukung aksi militer di Jalur Gaza mengetahui betul bahwa aksi militer ini akan membebani Israel di masa mendatang dengan biaya yang sangat besar setelah diketahui bahwa gerakan Hamas memperkuat pasukannya sementara militer Israel belum melakukan gerakan dan itu akan dipertanyakan di komisi pencari fakta baru mengenai sebab-sebab tidak adanya langkah sebelum Hamas menjadi kekuatan besar.
Sementara itu harian Ha’aretz Kamis (13/09) dalam editorialnya menulis bahwa para pembuat keputusan di Israel mengetahui bahwa pemisahan Fatah dari Hamas dan juga kekhawatiran jatuhnya Tepi Barat ke tangan Hamas tidak saja membuat Israel tidak memiliki kesempatan namun juga menempatkan Israel dalam bahaya. Ha’aretz menambahkan bahwa kondisi baru yang berkembang di tanah Palestina dan inisiatif perdamaian Arab “tidak memperkenankan para petinggi Israel mengabaikan kesempatan. Namun memaksanya untuk berani dan berinisiatif untuk mengkristalkan kesepahaman yang mengarah kepada pendekatan secepatnya menuju pendirian negara Palestina dan kompromi persoalan al Quds serta solusi masalah pengungsi di luar batas Israel.”
Ha’aretz melihat adanya kemungkinan bagi Israel dan Palestina menggunakan “rencana Clinton dari tahun 2000 yang memungkinkan memberikan perimbangan bagi mereka untuk menekan perselisihan antara mereka di semua persoalan kompromi yang terus terjadi meskipun rencana ini secara resmi tidak mengikat.” (seto)
