Infopalestina-Alquds: Setelah pemerintah bentukan Abbas di Ramallah yang dipimpin Salam Fayadh mempovokasi Uni Eropa untuk tidak memasok bahan bakar minyak yang dibutuhkan untuk mengoperasikan perusahaan listrik di Jalur Gaza terungkap jelas bahwa tujuannya adalah memprovokasi warga Jalur Gaza untuk melakukan aksi demonstrasi dan menjadikan Hamas sebagai pihak yang bertanggung jawab atas krisis yang terjadi di Jalur Gaza akibat pemutusan listrik.
Jurubicara pemerintahan bentukan Abbas di Ramallah Riyadh Maliki menyebutkan fakta ini dengan mengatakan “Rakyat Palestina di setiap rumah di Jalur
Untuk menegaskan maksud-maksud semu ini pemerintahan Fayadh yang dibentuk Abbas tanpa restu dewan legislatif mensyaratkan pasokan kembali listrik ke Jalur Gaza dengan mengembalikan status Jalur Gaza seperti sebelum kelompok kudeta berhasil dilumpuhkan Hamas pada 14 Juni lalu yang kemudian dikuasainya wilayah tersebut oleh gerakan ini.
Jurubicara Pemerintahan Abbas di Ramallah Riyadh al Maliki mengatakan “Uni Eropa telah memutuskan penghentian pembayaran kepada perusahaan
Maliki mengingatkan bahwa Uni Eropa “tidak akan menarik keputusannya untuk memutus pasokan listrik ke Jalur Gaza kecuali Hamas menarik sikapnya dan penguasaannya terhadap perusahaan listrik” Inilah yang digembar-gemborkan “pemerintahan” Fayadh selama berhari-hari dan memprovokasi Eropa agar menghentikan penyediaan listrik ke Jalur Gaza. Bahkan Maliki sampai mengatakan “Tidak ada solusi terhadap masalah ini (pemutusan listrik) kecuali Hamas menarik kontrolnya atas Jalur Gaza atau bersiap dan mempertanggung-jawabkan atas krisis di Jalur
Berdasarkan itu semua maka ada niat dari kelompok Fayadh sebagaimana terungkap dari pernyataan yang dikeluarkan Maliki yang menempatkan pemerintah persatuan nasional Palestina yang dipimpin Ismail Haniyah pada dua pilihan yang masing-masing sama buruknya. Pertama menerima kembali kondisi seperti saat terjadi kekacauan keamanan dan kerusakan dinas keamanan saat dikuasai kelompok kudeta di dalam dinas keamanan dan gerakan Fatah dengan imbalan pasokan kembali aliran listrik dan bahan bakar yang menjadi kebutuhan pokok setiap masyarakat manapun. Atau provokasi pengerahan warga untuk menjatuhkannya dan mengobarkan kembali fitnah inernal di barisan Palestina – meskipun kelompok Ramallah adalah pihak yang berada di belakang semua itu.
Karena besarnya bahaya akibat tindakan kelompok Fayadh bagi kehidupan sepertiga lebih rakyat Palestina ini maka pusat-pusat HAM Palestina menyerukan Presiden Mahmud Abbas mengembalikan pasokan listrik ke Jalur Gaza dan tidak menjadikan warga sipil sebagai alat perseteruan politik karena hal itu akan berakibat pada terjadinya tragedi kemanusiaan di Jalur Gaza.
Kekhawatiran terjadinya bencana kemanusiaan di Jalur Gaza ini juga membuat pihak luar negeri Mesir mengeluarkan pernyataan yang mengingatkan pihak-pihak yang sengaja menggunakan masalah listrik dan kebutuhan pokok ini sebagai alat politik. Dalam pernyataan yang dikeluarkan Senin (20/08) Mesir mengatakan ”Pemutusan kebutuhan pokok bagi rakyat Palestina di Jalur
Mesir menegaskan komitmennya untuk ikut andil dalam memenuhi kebutuhan listrik Jalur Gaza. Karena itu sebagian bagian dari komitmen Mesir secara umum yang tidak berubah untuk memberikan segala dukungan yang mungkin dilakukan bagi anak bangsa Palestina yang tinggal di Jalur
Langkah bahaya Abbas dan kelompoknya yang tidak segan-segan mengorbankan rakyatnya inilah yang juga mendorong gerakan Hamas melalui jurubicaranya Dr. Sami Abu Zuhri mengatakan bahwa apa yang dilakukan kelompok Ramallah dalam memerangi Hamas ini menegaskan bahwa gerakannya berhadapan dengan kelompok yang sama sekali tidak memiliki etika dan moral pada batas minimal sekalipun. Bahkan mereka siap kembali melakukan permusuhannya dengan menggunakan cara-cara yang mungkin enggan dilakukan penjajah
Bukti keterlibatan langsung kelompok Abbas – Fayadh dalam menciptakan tragedi di
Menilik tragedi yang mengancam Jalur Gaza para pengamat melihat adanya kemiripan cara-cara tekanan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina dan gerakan Hamas oleh Amerika Israel dan Uni Eropa mulai dari blokade ekonomi dan politik serta apa yang dilakukan otoritas Palestina dan pemerintahan illegal yang dibentuknya di Ramallah sejak lebih dua bulan (terakhir adalah pemutusan listrik dan kebutuhan pokok dari Jalur Gaza).