Pembatalan Passport oleh Pemerintah Darurat Picu Protes Warga

Infopalestina-Gaza: Pemerintahan Darurat Palestina bentukan Abbas mengeluarkan keputusan yang membuat marah warga Palestina. Pemerintah yang dipimpin Mantan Menkeu Slam Fayad ini membatalkan passport warga Palestina yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya. Warga Palestina menyebut ini sebagai “keputusan bodoh yang menempatkan kebebasan orang dan aktivitas mereka dalam lingkup perseteruan politik dan kesempitan pandangan.”

“Keputusan yang diambil oleh Presiden Mahmud Abbas ini terlalu tergesa-gesa. Pemerintahnya yang bermasalah bukan saja tidak peduli dengan penderitaan orang namun menambah penderitaan itu secara tidak diduga-duga” ungkap seorang warga Palestina Muhammad al Arjani (45 tahun).

Arjani mempertanyakan ”Pejabat macam apa ini yang mengambil keputusan membatalkan passport. Taruhlah kita menerima bahwa pemerintahan bermasalah ini sah (legal) tapi kenapa harus mengambil keputusan membatalkan passport dan membebani kami dengan dana besar di saat kami sangat membutuhkan dana tersebut?”

“Abbas dan pemerintahnya harus menghentikan percekcokan dan perselisihan politik ini dan berfikir untuk kepentingan warga dan penderitaan mereka bukan justru memberlakukan agenda Zionis – Amerika” pinta seorang Mahasiswa Palestina Muhammad al Hindi yang tengah menunggu pembukaan gerbang perbatasan Rafah untuk berangkat ke luar negeri melanjutkan studinya kepada Presiden Abbas dan pemerintah daruratnya yang dia sebut sebagai illegal dan tidak sah.

Al Hindi mengungkapkan dirinya sangat terkejut.”Bagaimana Abbas bisa menjulurkan lidahnya di belakang PM Zionis Israel Ehud Olmert demi melakukan pertemuan dengannya. Pada saat yang sama dia menolak semua seruan untuk dialog yang disampaikan berbagai pihak dengan gerakan Hamas yang telah menunjukan sikap dan sambutannya terhadap seruan dialog ini.”

Sebuah lembaga HAM Palestina yang memiliki hubungan internasional sangat luas The Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) telah menegaskan bahwa langkah terakhir yang diambil Abbas ini justru akan memperbesar krisis Palestina. Bukan saja tidak akan memberiandil bagi bagi solusi krisis Palestina namun juga akan menambah isolasi yang dialami wilayah Jalur Gaza dan menambah korban 15 juta warga sipil Palestina menggiring mereka menuju masa depan yang tidak jelas dan menghadapkan mereka pada sanksi internasional selain kekhawatiran penahbisan realita politik pemisahan Jalur Gaza dengan sisa wilayah Palestina lainnya yang diduduki Zionis Israel.

Ada kekhawariran terus berlanjutnya pengucilan yang dilakukan oleh pemerintahan di Ramallah yang kehilangan legalitas tersebut. Itu setidaknya yang dirasakan Hassan Abu Syabab. Warga Palestina yang berprofesi sebagai guru ini mengungkapkan kecemasannya akibat pembatasan passport dan visa yang bisa berdampak pada aktivitas dan perjalanan dirinya terlebih dirinya hendak melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci. Padahal ungkap Abu Syabab dirinya dijadwalkan akan berangkat ke tanah suci dua minggu lagi dari sekarang (Kamis 21/06).

Abu Syabab minta dunia Arab dan internasioal serta organisasi-organisasi HAM menganggap keputusan Abbas (yang membatalkan passport) tersebut sebagai “keputusan yang batil (tidak sah) karena dikeluarkan oleh pemerintahan yang tidak sah (illegal).”

PCHR mengatakan langkah-langkah yang diambil Abbas bertentangan dengan ketentuan UUD Palestina dan menjadi ancaman yang berbahasa bagi UUD. PCHR menegaskan bahwa UUD Palestina menyatakan pemerintahan yang dibubarkan tetap menjalankan tugasnya sebagai pemeritnahan yang sah sampai terbentuk pemerintahanbaru yang harus mendapatkan persetujuan dari dewan legislatif (parlemen) Palestina.

PCHR menjelaskan tidak ada tercantum dalam UUD Palestina kewenangan apapun bagi presiden bahkan dalam kondisi darurat sekalipun berdasarkan materi UUD ini membekukan kerja kewenangan dewan legislatif dalam haknya memberikan persetujuan terhadap pemerintahan (baru). Bahkan presiden tidak boleh membubarkan dewan legislatif atau membekukannya selama masa darurat. PCHR menegaskan undang-undang ini lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan lainnya dan menjadi acuan semua kewenangan termasuk kewenangan presiden dan perdana menteri. Tidak boleh dilanggar dan dibekukan pemberlakuannya dalam semua kondisi dan situasi.

“Jika Abbas dan Fayad jujur atas perhatiannya pada kepentingan bangsa dan rakyat Palestina mengapa keduanya menghukum rakyat dan menempatkan mereka sebagai korban dalam konflik yang terjadi antara mereka dan pihak lainnya” tanya Insyirah Syahin. Wanita yang berprofesi sebagai dosen ini menganggap keputusan yang diambil “terlalu cepat dan ngawur yang tidak memperhatikan kepentingan banyak orang dan kegelisaan mereka ini dikeluarkan untuk mengeruhkan kebersihan warga dan menambah kegelisahan mereka yang ada di Jalur Gaza dengan menghalangi mereka mendapatkan keamanan psikologis setelah keamanan benar-benar stabil dan mapan di seluruh penjuru wilayah Jalur Gaza.”

Syahid mengungkapkan kepercayaannya atas “kemampuan Ismail Haniyah sebagai perdana menteri pemerintahan yang sah dan bersamanya gerakan Hamas untuk melewati dampak dari keputusan bodoh yang ingin mengacaukan sitem Palestina dan memasukan semua perangkat dalam melakukan aksi-aksi pertikaian politik.” (seto)