Infopalestina-Gaza : Pejabat Ketua Parlemen Palestina DR. Ahmad Baher menyerukan parlemen dunia menekan presiden Abbas untuk menghentikan aksi kudetanya terhadap undang-undang dan Institusi Palestina.
Dalam pada itu Baher menegaskan Negara Arab dan Islam masih mengakui pemerintahan persatuan nasionanal sebagai institusi yang sah di Palestina.
Dalam suratnya kepada parlemen Arab dan Islam serta dunia internasional termasuk persatuan parlemen Arab Sekjen Liga Arab Amer Musa hari Selasa kemarin (19/6) menyebutkan Parlemen Palestina tetap memegang hasil kesepakatan Makkah dan dokumen rekonsiliasi nasional Palestina dengan tetap memilih demokratisasi dan UUD Palestina sebagai acuan keputusanya.
Baher melanjutkan parlemen adalah lembaga konstitusional demokratis yang dipilih secara sah oleh rakyat. Termasuk di dalamnya system Demokrasi Parlemen Palestina.
Perlunya tekanan dunia internasional terhadap keputusan pemerintahan Ramallah adalah karena keputusan Abbas tersebut telah mengabaikan kesepakatan Makkah dan menganulir piagam rekonsiliasi faksi yang telah disepakati sebelumnya.
Hal ini jelas berbahaya bagi keutuhan Palestina ke depan ungkap Baher. Pemerintah Persatuan Nasional Palestina adalah pemerintahan yang ke sebelas terlahir dari kesepakatan Makkah yang didukung oleh Negara-negara Arab dan Palestina. Tidak boleh siapa pun menganulir kesepakatan ini tanpa dasar hokum. Langkah Abbas ini dinilai telah mencemari persatuan Negara-negara Arab system demokratiasi dan ketenangan di wilayah Timteng secara menyeluruh. Dan ini dilakukan Abbas dibawah tekanan dunia luar.
DR. Ahmad Baher kemudian mengajak presiden Abbas berdialog untuk kembali pada kesepakatan Makkah yang sudah diprakarsai Raja
