Infopalestina-Gaza: Jurubicara Gerakan Perlawanan Islam Hamas Ismail Ridhwan menegaskan bahwa keputusan Presiden Mahmud Abbas yang membentuk pemerintahan darurat dan penunjukan Menteri Keuangan Salam Fayadh untuk membentuknya adalah kudeta terhadap legalitas resmi Palestina.
Dalam pernyataan pers Sabtu (16/06) Ridhwan mengatakan bahwa langkah ini merupakan kudeta terhadap legalitas Palestina yang itu bertentangan dengan undang undang dasar Palestina. Karena masih ada pemerintahan sah yang mendapatkan kepercayaan dari parlemen dan mayoritas rakyat Palestina yaitu pemerintahan persatuan nasional.
Ridhwan menambahkan “Langkah ini melanggar kehendak bangsa Palestina dan mengacaukan pentas politik Palestina.” Dia menegaskan bahwa rakyat Palestina tidak membutuhkan pemerintahan darurat. Bahwa kondisi Palestina secara khusus di Jalur
Ridhwan kembali menegaskan bahwa Hamas senantiasa mengulurkan tangan kepada para pemimpin gerakan Fatah dan semua faksi Palestina untuk mengusung obsesi Palestina. Dia menegaskan komitmen Hamas terhadap semua kesepakatan yang telah ditandatangani dengan faksi-faksi Palestina mulai dari deklarasi Kairo tahun 2005 hingga kesepakatan Makkah sampai akhirnya dengan rencana keamanan dan pembentukan pemerintahan persatuan nasional.
Jurubicara Hamas ini mengungkapkan bahwa gerakannya tidak menginginkan masalahnya sampai menjadi seperti sekarang ini. “Namun kondisi keamanan yang terus memburuk yang diakibatkan oleh kelompok perusak serta pembunuh para iman ulama dan dosen-dosen perguruan tinggi bahkan sampai membuka jilbab wanita-wanita kami itulah yang memaksa kami untuk bergerak. Kami meminta Presiden Abbas menghentikan kelompok pembunuh hanya gara-gara jenggot dan afiliasi. Namun seruan kami itu tidak mendapatkan jawaban.” (seto)
